Kapolri Tekankan Komitmen Polri dalam Mendukung Kesetaraan Bagi Disabilitas dan Perempuan

Narasi Pagi – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas agar dapat berkarier di kepolisian. Saat menghadiri Tanwir 1 Organisasi Perempuan Muhammadiyah, Aisyiyah di Jakarta pada Rabu, beliau menyampaikan bahwa saat ini sudah ada 19 penyandang disabilitas yang menjadi anggota Polri. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan ruang yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas, agar dapat berkarya di institusi kepolisian.

Listyo Sigit mengungkapkan bahwa dalam mewujudkan keadilan bagi kelompok-kelompok rentan, Polri terus mengembangkan fasilitas-fasilitas yang mendukung kesehatan penyandang disabilitas. Saat ini, terdapat lebih dari 19 ribu fasilitas kesehatan yang dikelola oleh Polri yang tersebar di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, termasuk kelompok disabilitas. Selain itu, Polri juga memiliki enam Sekolah Luar Biasa (SLB) yang bertujuan untuk memfasilitasi anak-anak disabilitas dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

Kapolri juga menjelaskan bahwa Polri terus berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai lembaga pendidikan. Selain lembaga pendidikan yang berfokus pada penelitian dan pengembangan, Polri memiliki 625 lembaga pendidikan PAUD, 55 lembaga pendidikan mulai dari SD hingga SMA, serta enam SLB dan beberapa lembaga pendidikan lainnya, termasuk madrasah dan SMA unggulan Kemala Bhayangkara.

Dalam kesempatan tersebut, Listyo Sigit juga menyinggung isu kesetaraan gender yang menjadi perhatian penting bagi Polri. Ia mengungkapkan bahwa perjuangan kesetaraan gender di Indonesia telah dimulai sejak lama, dengan peran tokoh-tokoh perempuan, salah satunya Raden Ajeng Kartini, yang memberi kontribusi besar dalam mendorong kesetaraan. Dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan Polri, Kapolri menegaskan bahwa pihaknya terus memberikan ruang bagi polisi wanita (polwan) untuk berkembang, baik dalam bidang operasional maupun staf. Komitmen Polri dalam hal ini tercermin dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang pengarusutamaan gender di lingkungan Polri, yang membuka peluang bagi polwan untuk berkarier di berbagai bidang kepolisian.

Di sisi lain, Kapolri juga memberikan perhatian terhadap penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Beliau menegaskan bahwa penyelesaian kasus kekerasan seksual tidak seharusnya dilakukan dengan cara menikahkan korban. Meski demikian, dalam beberapa kasus, penyelesaian tersebut terpaksa dilakukan, meskipun tidak menjamin masalah selesai. Kapolri menyampaikan bahwa penyelesaian kasus kekerasan seksual harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan sesuai dengan hak-hak korban.

Untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kapolri menyampaikan bahwa Polri telah membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO). Dengan terbentuknya direktorat ini, Kapolri berharap dapat memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak, serta meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus tersebut. Presiden Joko Widodo, lanjut Kapolri, mendukung pembentukan direktorat ini, yang kini telah menjadi bagian penting dari struktur kepolisian.

Kapolri berharap ke depan Direktorat PPA-PPO dapat terus berkembang hingga ke tingkat Polda dan Polres. Hal ini diharapkan dapat memperkuat upaya Polri dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh Indonesia, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Komitmen Polri untuk mengembangkan fasilitas dan sistem yang mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak-hak disabilitas, dan perlindungan perempuan dan anak menjadi salah satu prioritas utama dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.