Pemimpin Oposisi Korea Selatan Desak Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol

Narasi Pagi – Pemimpin oposisi Korea Selatan, Lee Jae-myung, pada Jumat (13/12) secara tegas meminta para anggota parlemen, termasuk dari partai yang berkuasa, untuk mendukung mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. Langkah ini dianggap sebagai respons atas kegagalan Presiden Yoon dalam menangani situasi darurat militer yang memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Sebagai pemimpin Partai Demokrat (DP), partai oposisi utama, Lee menyampaikan pernyataan tersebut di Majelis Nasional hanya sehari sebelum dilakukannya pemungutan suara terkait pemakzulan tersebut. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa keputusan para anggota parlemen akan menjadi bagian penting dalam catatan sejarah negara.

Lee menyatakan bahwa upaya pemakzulan adalah solusi tercepat dan paling efektif untuk mengakhiri situasi yang menurutnya penuh kekacauan. Ia menyerukan kepada para anggota parlemen dari semua spektrum politik untuk mendukung langkah ini sebagai wujud tanggung jawab mereka terhadap rakyat Korea Selatan.

“Pemakzulan adalah cara tercepat dan paling pasti untuk mengakhiri kekacauan ini,” ujar Lee. Ia juga menambahkan, “Anggota parlemen, baik yang progresif maupun konservatif, memiliki kewajiban untuk menghormati Konstitusi dan mematuhi kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara.”

Lebih lanjut, Lee mengingatkan bahwa tugas utama para legislator adalah melindungi rakyat, bukan membela Presiden Yoon atau Partai Kekuasaan Rakyat (People Power Party) yang saat ini memegang kekuasaan. Ia menggarisbawahi pentingnya mendengarkan suara rakyat yang, menurutnya, saat ini tengah mengalami penderitaan akibat kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Dalam pidatonya yang penuh kritik, Lee bahkan menyebut pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Presiden Yoon sebagai “deklarasi perang yang gila” terhadap rakyat. Ia juga menuduh Presiden Yoon mencoba menutupi kesalahan dan kegagalannya melalui berbagai kebohongan.

Seruan Lee ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan politik di Korea Selatan. Pemakzulan Presiden Yoon menjadi isu sentral yang memecah belah pandangan di antara masyarakat dan politisi. Sementara para pendukung Yoon berpendapat bahwa langkah pemakzulan ini adalah manuver politik oposisi untuk melemahkan pemerintah, pihak oposisi menilai tindakan ini sebagai bentuk akuntabilitas atas kegagalan pemerintah dalam melindungi rakyat.

Jika mosi pemakzulan ini berhasil, langkah tersebut akan menjadi salah satu momen penting dalam sejarah politik Korea Selatan. Pemakzulan terhadap presiden membutuhkan mayoritas suara dari parlemen, yang kemudian akan ditinjau oleh Mahkamah Konstitusi untuk keputusan akhir.

Seruan Lee menekankan bahwa masa depan Korea Selatan tergantung pada keputusan para legislator yang akan memberikan suara mereka. Ia berharap bahwa mereka akan memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai atau ideologi politik.

Di tengah situasi ini, berbagai kelompok masyarakat sipil juga telah mulai menyuarakan pendapat mereka. Beberapa kelompok mendukung seruan Lee, sementara yang lain menyerukan stabilitas politik untuk menghindari krisis lebih lanjut.

Langkah ini menunjukkan bahwa politik Korea Selatan sedang berada di persimpangan penting. Bagaimana Majelis Nasional menanggapi seruan pemakzulan ini akan menjadi penentu arah kebijakan dan pemerintahan di masa depan, serta mencerminkan apakah prinsip-prinsip demokrasi dapat terus terjaga di tengah ketegangan yang ada.