Niger Hentikan Siaran BBC Selama Tiga Bulan Akibat Penyajian Informasi Palsu

Narasi Pagi – Pemerintah Niger telah memutuskan untuk menangguhkan izin siaran BBC selama tiga bulan, sebuah langkah yang diumumkan oleh Kementerian Komunikasi, Pos, dan Ekonomi Digital negara tersebut. Menurut laporan kantor berita ANP, kementerian menyatakan bahwa BBC telah menyebarkan informasi yang dianggap palsu, yang berpotensi memperburuk situasi politik di Niger dan merusak moral pasukan keamanan negara tersebut.

Dalam sebuah surat yang diterbitkan pada Kamis (12/12), Menteri Sidi Mohamed Raliou menginstruksikan kepada pihak yang berwenang untuk segera menghentikan siaran program BBC selama tiga bulan, serta memutus semua fasilitas transmisi dan penerimaan yang berkaitan dengan stasiun penyiaran asal Inggris tersebut di seluruh wilayah Niger. Keputusan ini mengikuti pengawasan yang ketat terhadap media asing yang beroperasi di negara tersebut.

Tindakan ini merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas oleh pemerintahan transisi Niger yang telah menangguhkan operasi beberapa media internasional. Sebelumnya, pada bulan Oktober, negara ini juga menghentikan siaran dua media Prancis, Radio France Internationale (RFI) dan France 24. Langkah-langkah tersebut semakin memperburuk ketegangan yang terjadi sejak militer mengambil alih kekuasaan pada Juli 2023, menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum dalam sebuah kudeta yang dilakukan oleh pasukan pengawal presiden.

Setelah penggulingan tersebut, Dewan Nasional Perlindungan Tanah Air, yang dipimpin oleh Abdourahamane Tchiani, komandan pengawal presiden, mengambil alih kekuasaan negara. Pemerintahan transisi ini semakin memperketat kontrol terhadap informasi dan lembaga internasional. Pada 10 Agustus 2023, Tchiani menandatangani sebuah dekrit yang membentuk pemerintahan sementara, yang kemudian mengeluarkan keputusan untuk melarang operasi sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didanai pemerintah asing, badan-badan PBB, serta organisasi internasional di negara tersebut.

Langkah penangguhan siaran BBC ini juga mencerminkan pendekatan yang lebih keras dari pemerintahan transisi dalam mengawasi media asing dan mengontrol aliran informasi yang masuk ke negara. Keputusan ini mendapatkan perhatian internasional, mengingat BBC adalah salah satu jaringan penyiaran terbesar yang beroperasi secara global. Sebelumnya, pemerintah Niger telah menunjukkan ketidakpuasan terhadap peliputan media internasional terkait dengan kondisi politik dan sosial di negara tersebut.

Pemberhentian siaran BBC ini menambah panjang daftar langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah transisi untuk mengendalikan informasi di dalam negeri. Selain pembatasan terhadap lembaga internasional dan media asing, pemerintah juga semakin memperketat kebijakan terhadap organisasi non-pemerintah yang dianggap mendukung agenda asing atau yang memiliki kaitan dengan badan internasional. Hal ini turut memperburuk hubungan Niger dengan negara-negara Barat dan lembaga internasional yang selama ini terlibat dalam bantuan kemanusiaan dan pembangunan di negara tersebut.

Keputusan untuk menangguhkan siaran BBC dan media asing lainnya ini mencerminkan ketegangan yang terus meningkat antara pemerintah Niger yang baru dan negara-negara Barat, serta lembaga internasional. Sebagai negara yang memiliki sejarah politik yang dinamis, tindakan-tindakan ini akan terus menjadi sorotan di tingkat internasional, mengingat dampaknya terhadap kebebasan media dan hak asasi manusia di negara yang tengah menghadapi perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan politiknya.