Krisis Kemanusiaan di Gaza Memburuk, PBB Desak Israel Buka Akses Bantuan

Narasi Pagi – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi kemanusiaan yang semakin memburuk di Jalur Gaza. Pada Kamis (13/3), organisasi ini mengungkapkan bahwa penutupan jalur masuk bantuan oleh Israel telah memberikan dampak yang serius bagi masyarakat Palestina yang membutuhkan pertolongan.

Melalui konferensi pers, juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyampaikan bahwa tim kemanusiaan di lapangan telah memperingatkan mengenai dampak buruk dari terus berlanjutnya pembatasan tersebut. Ia menjelaskan bahwa dengan tidak adanya jalur masuk kargo yang terbuka, PBB serta organisasi mitra yang bekerja di Gaza menghadapi kesulitan besar dalam menyalurkan bantuan esensial kepada warga yang terdampak.

Menurut Dujarric, semakin lama akses bantuan tertutup, maka semakin parah pula dampak yang dirasakan di lapangan. Karena keterbatasan suplai, beberapa organisasi bantuan bahkan terpaksa mengurangi distribusi pangan agar bantuan yang tersisa dapat diprioritaskan bagi kelompok yang paling rentan. Ia menambahkan bahwa jika situasi ini terus berlanjut, ketahanan pangan di Gaza bisa memburuk secara drastis, sehingga memperparah kondisi masyarakat yang sudah sangat tertekan.

Selain ancaman kelaparan, krisis kesehatan juga menjadi perhatian utama. Dujarric mengutip laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menunjukkan bahwa risiko kesehatan masyarakat di Gaza tetap berada dalam kondisi yang sangat tinggi. Penyakit menular semakin mudah menyebar akibat kepadatan penduduk yang berlebihan serta buruknya kondisi sanitasi.

Berdasarkan data WHO, hingga akhir Februari lalu, dari 32 sampel lingkungan yang dikumpulkan, sebanyak 24 di antaranya dinyatakan positif mengandung poliovirus tipe 2 yang berasal dari vaksin. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan di Gaza semakin rentan, sementara upaya mitigasi sulit dilakukan tanpa adanya akses bantuan medis yang memadai.

Di samping memantau kondisi di Gaza, PBB juga tengah melakukan penilaian terhadap kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat di wilayah yang paling terdampak. Situasi yang serupa juga terjadi di Tepi Barat, di mana operasi militer terbaru Israel telah menyebabkan kerusakan signifikan terhadap infrastruktur penting, termasuk fasilitas kesehatan dan sistem air bersih.

Menurut laporan Dujarric, setidaknya 20 fasilitas kesehatan tidak lagi berfungsi akibat serangan yang terjadi. Selain itu, sistem pengolahan limbah yang rusak telah mencemari sumber air, sehingga semakin memperburuk krisis air bersih di beberapa wilayah.

Situasi yang tidak stabil ini juga telah memaksa beberapa pusat kesehatan yang dikelola oleh Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di kamp pengungsi Jenin, Tulkarm, dan Nur Shams untuk tetap tutup sejak awal tahun. Berdasarkan catatan WHO, sejak Januari telah terjadi lebih dari 50 serangan terhadap fasilitas kesehatan di Tepi Barat, yang menyebabkan kematian serta luka-luka di kalangan warga sipil.

Sementara itu, ketegangan terus meningkat di wilayah pendudukan. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Palestina, sejak meletusnya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023, lebih dari 935 warga Palestina telah kehilangan nyawa dan hampir 7.000 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan yang dilakukan oleh tentara Israel serta pemukim ilegal.

Mahkamah Internasional sebelumnya telah mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa pendudukan Israel di wilayah Palestina adalah tindakan yang ilegal. Pada Juli lalu, lembaga ini menyerukan agar seluruh permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur segera dievakuasi. Namun hingga kini, ketegangan masih terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda penyelesaian yang jelas.

Dengan semakin memburuknya situasi di Gaza dan Tepi Barat, komunitas internasional diharapkan dapat mengambil langkah-langkah lebih tegas untuk menekan Israel agar segera membuka akses bantuan kemanusiaan. PBB terus mendorong agar bantuan dapat segera masuk ke wilayah yang terdampak, guna mencegah semakin banyaknya korban jiwa akibat krisis ini.