KPK Periksa Pejabat dan Pihak Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Proyek Tol Trans Sumatera

Narasi Pagi – Pada hari Jumat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah pihak terkait dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahun anggaran 2018-2020. Penyidik KPK memanggil pimpinan kantor jasa penilai publik (KJPP) serta beberapa saksi lainnya yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Penyidikan ini berfokus pada dugaan kerugian keuangan negara yang timbul akibat pengadaan lahan yang dilakukan oleh PT Hutama Karya (Persero).

Dalam konfirmasi yang diterima, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyebutkan nama-nama yang dipanggil untuk diperiksa pada hari itu. Di antaranya adalah Pimpinan KJPP Aksa Nelson dan Rekan Aksa Nurdin (AN), Penilai Publik Adhitya Anindito (AA), Ferizal (F), Harizul Akbar Nazwar (HAZ), Wiji Basuki (WB), dan beberapa saksi lainnya yang berasal dari berbagai perusahaan terkait, termasuk PT Sanitarindo Tangsel Jaya. Para saksi tersebut diminta untuk memberikan keterangan dalam rangka memperdalam penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK.

Penyidikan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan sekitar proyek JTTS yang dikelola oleh PT Hutama Karya. Laporan sebelumnya mengungkapkan bahwa PT Hutama Karya, yang bertanggung jawab atas pengembangan tol tersebut, mungkin terlibat dalam praktik korupsi yang berhubungan dengan pengadaan tanah di beberapa lokasi strategis di sekitar Sumatera.

KPK mulai menindaklanjuti kasus ini setelah menemukan indikasi kerugian negara yang cukup signifikan dalam pengadaan lahan tersebut. Pada 13 Maret 2024, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengumumkan bahwa KPK telah memulai penyidikan terkait dugaan pengadaan lahan di sekitar tol tersebut. Dalam perkembangan kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, termasuk mantan pejabat PT Hutama Karya dan seorang pihak swasta yang diduga terlibat dalam transaksi lahan tersebut.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, KPK juga telah melakukan penggeledahan di dua lokasi terkait, yaitu Kantor Pusat PT Hutama Karya dan PT HKR, anak perusahaan dari PT Hutama Karya. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menemukan dokumen-dokumen penting yang diduga terkait dengan kasus ini. Sebagai langkah lanjutan, tim penyidik KPK juga telah menyita 54 bidang tanah yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Tanah yang disita berada di Desa Bakauheni dan Desa Canggu, Lampung Selatan, dengan total luas mencapai lebih dari 600 ribu meter persegi, dan diperkirakan bernilai sekitar Rp150 miliar.

KPK mengajak masyarakat untuk aktif mengawal proses penyidikan ini dan memberikan informasi yang relevan jika mereka memiliki pengetahuan lebih tentang kasus tersebut. Sebagai bagian dari transparansi dan keterbukaan dalam penanganan kasus ini, KPK juga memastikan bahwa setiap langkah hukum yang diambil akan dilakukan secara profesional.

Menanggapi perkembangan kasus ini, PT Hutama Karya menyatakan bahwa pengadaan lahan yang dimaksud tidak terkait dengan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Perusahaan negara ini menjelaskan bahwa transaksi pembelian tanah tersebut berkaitan dengan investasi pengembangan kawasan di wilayah Bakauheni dan Kalianda, yang berada di luar jalur operasional proyek tol. PT Hutama Karya menegaskan bahwa sumber dana untuk pembelian lahan tersebut tidak berasal dari penyertaan modal negara (PMN), dan mereka berkomitmen untuk mendukung proses hukum yang sedang berlangsung.

Sebagai perusahaan BUMN yang beroperasi di sektor infrastruktur, PT Hutama Karya menegaskan bahwa mereka akan terus bersikap kooperatif dan transparan dalam menghadapi penyidikan ini. Perusahaan juga menyatakan dukungannya terhadap program bersih-bersih BUMN yang digalakkan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, dan berkomitmen untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di semua aspek operasional mereka.

Proses hukum ini akan terus diikuti dengan harapan bahwa penyelesaian kasus ini dapat membawa kejelasan dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.