Kekhawatiran Terhadap AI dan Dampaknya pada Pekerjaan: Temuan Laporan Populix 2025

Indah Tanip, VP of Research Populix, menjelaskan bahwa selain kekhawatiran besar terhadap AI, ada juga ketidakpastian seputar stabilitas pekerjaan. Sekitar 34 persen responden merasa tertekan dengan tuntutan dunia kerja yang lebih mengutamakan fleksibilitas ketimbang stabilitas. Fenomena ini muncul seiring dengan meningkatnya pekerjaan serabutan, kontrak, dan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membuat banyak orang merasa kurang memiliki kendali atas nasib pekerjaan mereka.

Tidak hanya itu, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, banyak pekerja yang merasa bahwa mereka harus bersaing dengan mesin yang lebih akurat, efisien, dan tidak kenal lelah. Laporan tersebut menunjukkan lima alasan utama yang mendasari kekhawatiran ini. Sejumlah 72 persen responden mengaku takut digantikan oleh mesin yang lebih canggih dan murah. Selain itu, 62 persen merasa kesulitan bersaing dengan mesin yang dapat bekerja tanpa henti, sementara 60 persen lainnya khawatir bahwa AI yang berkembang pesat akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan pekerjaan manusia.

Isu yang juga tidak kalah penting adalah dampak AI terhadap ketidaksetaraan sosial. Sebanyak 52 persen responden khawatir bahwa hadirnya teknologi ini bisa memperburuk kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakstabilan sosial. Mereka melihat bahwa ketidaksetaraan ini muncul karena hanya sebagian orang yang mampu mengakses teknologi AI terbaru, sedangkan sebagian besar masyarakat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan, tidak dapat mengikuti perkembangan tersebut.

Alasan terakhir yang menguatkan ketakutan ini adalah ketidakmampuan untuk bersaing dengan kecanggihan AI karena keterbatasan kemampuan. Hal ini diungkapkan oleh 46 persen responden yang merasa kurang terampil atau kurang berpengetahuan dalam hal teknologi digital, sehingga mereka merasa tidak bisa bekerja berdampingan dengan AI.

Melihat hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indonesia berkomitmen untuk mengatasi masalah ini dengan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Kemnaker, bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, memberikan berbagai pelatihan digital yang bertujuan agar masyarakat, terutama generasi Z, siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin dipengaruhi oleh AI. Program pelatihan ini meliputi kursus dan pelatihan yang disediakan melalui berbagai fasilitas seperti talenthub dan balai-balai yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di samping itu, Kemnaker juga tengah merancang regulasi untuk melindungi para pekerja digital di Indonesia. Peta jalan dan peraturan perundangan sedang dipersiapkan agar perkembangan teknologi digital tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Laporan Navigating Economic and Security Challenges in 2025 sendiri disusun melalui gabungan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, dimulai dengan sesi fokus grup yang mendalam, dan diikuti oleh survei kepada 1.190 responden dari berbagai kalangan di Indonesia. Dari survei ini, selain masalah keamanan pekerjaan, terungkap juga tiga isu penting lainnya, yaitu ancaman terhadap keamanan siber (67 persen), keamanan kesehatan (49 persen), dan dampak ekonomi digital (47 persen).

Melihat kondisi ini, jelas bahwa Indonesia harus mempersiapkan langkah-langkah yang konkret agar tenaga kerja dapat tetap relevan di era digital. Untuk itu, perlunya pelatihan, pengembangan keterampilan, serta kebijakan yang berpihak pada pekerja menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi dan teknologi di masa depan.